Langkah Nyata DPRD Ciamis & Banjar, Publik Tasikmalaya Menanti
- account_circle adminastakona
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memotong tunjangan DPRD bukan kebijakan populer. Tidak ada panggung, tidak ada klaim pencitraan. Namun justru di situlah kekuatannya. Di tengah tekanan fiskal, dua daerah ini menyentuh pos anggaran yang selama ini dianggap sensitif secara politik.
Langkah dan Kebijakan DPRD Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar
Di Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menandai perubahan pendekatan. Krisis fiskal tidak lagi diposisikan sebagai urusan ASN dan PPPK semata. Setelah TPP aparatur sipil dipangkas, wakil rakyat diminta ikut menyesuaikan diri. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan pesan politik bahwa beban krisis harus ditanggung bersama.
Data BPK RI menunjukkan belanja gaji dan tunjangan DPRD Kota Banjar mencapai Rp16,05 miliar dalam APBD 2024, dengan realisasi Rp14,65 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa ruang efisiensi sebenarnya tersedia jika ada kemauan politik.
Ciamis bahkan melangkah lebih tegas. Penurunan status Kemampuan Keuangan Daerah dijadikan dasar hukum untuk memangkas TKI DPRD. Pemangkasan tidak simbolik, tetapi berdampak langsung pada penghasilan bulanan anggota dan pimpinan DPRD. Kebijakan ini diperkuat dengan pemotongan TPP ASN, menciptakan narasi berbagi beban yang lebih konsisten.
Sorotan Mengarah ke Tasikmalaya
Dalam konteks inilah perhatian publik mulai mengarah ke Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan tekanan fiskal yang juga dirasakan, muncul pertanyaan wajar: apakah Tasikmalaya akan mengikuti jejak Banjar dan Ciamis, atau tetap bertahan pada pola efisiensi yang tidak menyentuh tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya? Asep menilai isu ini bukan soal meniru mentah-mentah kebijakan daerah lain.
Setiap daerah memiliki struktur fiskal berbeda. Namun secara moral, keberanian Banjar dan Ciamis menghadirkan cermin bagi daerah lain. Ketika ASN dan sektor pelayanan publik diminta beradaptasi, publik berharap wakil rakyat tidak sekadar menjadi pengamat krisis. “Sense of crisis tidak diukur dari pernyataan, tapi dari keputusan,” tegas Asep.
Langkah Banjar dan Ciamis bukan soal siapa paling berkorban, melainkan siapa yang lebih dulu memberi contoh. Dan kini, sorotan itu mengarah ke Tasikmalaya. (red)
- Penulis: adminastakona
