Deklarasi SWAKKA, Momentum Sinergi Media dan Pemerintah di Priangan Timur

Astakona, BERITA TASIKMALAYA — Deklarasi komunitas media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif) di Grand Metro Hotel Tasikmalaya, Kamis (12/2/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi media dengan pemerintah di wilayah Priangan Timur.

Sejak pagi, ruang pertemuan hotel mulai dipadati pejabat dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. Hadir pula unsur legislatif, penegak hukum, serta tokoh masyarakat. Di sisi lain, wartawan dan pengelola media yang tergabung dalam SWAKKA tampak berbaur dalam suasana formal namun cair.

Acara yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB baru dimulai sekitar 10.35 WIB. Meski demikian, ruangan tetap kondusif. Percakapan ringan antar tamu mencerminkan bahwa forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang pertemuan strategis antara media dan pemangku kebijakan.

Saat deklarasi resmi dibuka, suasana berubah lebih hangat. Tepuk tangan dan sambutan pembuka menjadi penanda bahwa SWAKKA resmi berdiri sebagai forum kolaboratif media lokal di Priangan Timur.

Dukungan Lintas Sektor Perkuat Sinergi

Deklarasi SWAKKA mendapat dukungan nyata dari berbagai unsur pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari tiga daerah menunjukkan komitmen terhadap penguatan sinergi media dengan pemerintah.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis hadir langsung. Sementara Kominfo Kota Tasikmalaya diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Meski Kepala Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya berhalangan hadir, dukungan telah disampaikan sebelumnya kepada panitia.

Kehadiran Kominfo menjadi simbol penting. Sebagai perangkat daerah yang beririsan langsung dengan ekosistem informasi publik, Kominfo memiliki peran strategis dalam membangun pola hubungan yang sehat antara pemerintah dan media.

Dari unsur legislatif, DPRD Kota Tasikmalaya diwakili Kepler Sianturi. DPRD Kabupaten Tasikmalaya diwakili Wakil Ketua H. Aep Syarifudin. Sementara dari daerah pemilihan Ciamis, hadir Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Didi Sukardi.

Unsur penegak hukum juga turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakapolres Ciamis serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis.

Sejumlah SKPD lainnya seperti Badan Kesbangpol, Dinas PUTR, dan Dinas Porabudpar Tasikmalaya serta Badan Kesbangpol dari Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis turut hadir memperkuat legitimasi forum ini.

Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa sinergi media dengan pemerintah bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan bersama dalam membangun tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel.

Kekuatan Digital Media Lokal

SWAKKA saat ini melibatkan 13 media dalam presidium serta 6 media mitra. Forum ini dibangun atas kesadaran bahwa media lokal memiliki daya jangkau signifikan, terutama di era digital.

Ketua Presidium SWAKKA, Ahmad Mukhlis, memaparkan bahwa berdasarkan akumulasi data mesin pencari, total impresi Google dari 13 media presidium mencapai lebih dari 9 juta impresi dalam satu bulan.

Impresi tersebut mencerminkan seberapa sering konten media anggota tampil di hasil pencarian Google. Dengan rasio klik (CTR) sekitar 2,3 persen, jumlah tersebut setara dengan sekitar 207 ribu pembaca per bulan.

Angka ini menunjukkan bahwa media lokal memiliki pengaruh nyata dalam membentuk opini publik dan menyebarluaskan informasi pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi media dengan pemerintah menjadi semakin relevan, terutama dalam penyampaian program, kebijakan, serta klarifikasi informasi kepada masyarakat.

Empat Program Strategis SWAKKA

Untuk memastikan kolaborasi berjalan produktif, SWAKKA merancang empat program utama.

Pertama, Media Insight Forum, sebagai ruang diskusi terkait isu jurnalistik, literasi digital, dan perkembangan teknologi informasi.

Kedua, Support Exchange, yaitu wadah berbagi sumber daya, data, dan dukungan teknis antaranggota media.

Ketiga, Collaborative Publishing Project, yakni penerbitan konten kolaboratif lintas media guna memperkaya perspektif dan memperluas jangkauan isu strategis daerah.

Keempat, Journalistic Advocacy Support, program advokasi yang melibatkan advokat untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik.

Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat profesionalisme media sekaligus memperkokoh sinergi media dengan pemerintah dalam koridor etika dan regulasi.

Pesan Profesionalisme dan Etika

Rangkaian deklarasi ditutup dengan tausyiah dari KH Miftah Fauzi, ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat yang juga penasihat SWAKKA.

Ia menegaskan komitmennya mendukung forum ini karena melihat keseriusan dan legalitas media yang tergabung. Menurutnya, media harus memiliki identitas jelas, profesional, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

KH Miftah juga mendorong pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis untuk mendukung keberadaan SWAKKA secara konstruktif.

Ia menekankan bahwa media harus tetap kritis, namun tetap menjaga komunikasi dan etika. Kritik yang disampaikan secara profesional justru menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Deklarasi SWAKKA di Tasikmalaya pada akhirnya menjadi simbol bahwa sinergi media dengan pemerintah di Priangan Timur tengah memasuki babak baru. Bukan sekadar hubungan formal, tetapi kemitraan strategis yang bertumpu pada profesionalisme, data, dan komitmen bersama membangun daerah. (red)