Aksi Mosi Tidak Percaya Digelar, Satu Tahun Kepemimpinan Viman–Diky Masuk Fase Evaluasi Publik
Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Tasikmalaya memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Mosi Tidak Percaya terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra, dan sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkot Tasikmalaya. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026, dengan titik akhir di Balai Kota Tasikmalaya.
Ketua Sapma PP Kota Tasikmalaya, Muamar Khadapi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi publik menjelang satu tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Ia menyebut keputusan aksi diambil setelah organisasi tersebut menggelar konsolidasi internal yang diikuti pengurus dan anggota.
“Aksi sudah dipastikan. Ini hasil konsolidasi dan akan berjalan sesuai agenda,” kata Khadapi saat dikonfirmasi.
Menurutnya, tagar Mosi Tidak Percaya dipilih sebagai simbol keresahan kolektif terhadap arah kebijakan dan evaluasi kinerja terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Kapan dan Di Mana Aksi Berlangsung
Aksi unjuk rasa direncanakan dimulai dari kawasan Gedung Kesenian Dadaha sebagai titik kumpul massa. Selanjutnya, massa akan bergerak melintasi sejumlah ruas jalan utama menuju Balai Kota Tasikmalaya sebagai titik akhir aksi.
Sapma PP memperkirakan jumlah peserta sekitar 250 orang, berasal dari pengurus dan anggota internal organisasi. Selain itu, dukungan juga dikabarkan datang dari perwakilan Sapma PP wilayah Priangan Timur serta sejumlah organisasi lain yang menyatakan kesiapan untuk ikut bergabung.
“Estimasi sekitar 250 peserta, belum termasuk elemen masyarakat umum,” ujar Khadapi.
Mengapa Mosi Tidak Percaya Muncul
Pengusungan mosi tidak percaya, menurut Sapma PP, tidak berdiri sendiri. Gerakan ini disebut sebagai kelanjutan dari rangkaian kritik publik yang sebelumnya muncul melalui aksi mahasiswa dan pemasangan spanduk bernada protes di sekitar Balai Kota Tasikmalaya.
Khadapi menjelaskan, satu tahun kepemimpinan dipandang sebagai waktu yang cukup bagi publik untuk melakukan evaluasi awal terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik secara luas.
Selain itu, kritik juga diarahkan pada pola komunikasi pemerintah daerah yang dinilai belum efektif dalam menjelaskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kepada masyarakat.
Fokus Kritik: Kebijakan dan Kepemimpinan Daerah
Dalam aksi tersebut, Sapma PP mengusung grand isu bertajuk Tasik Usik: Tasikmalaya Darurat Kebijakan. Isu ini, menurut penggagas aksi, mencerminkan akumulasi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sorotan tidak hanya diarahkan pada kebijakan sektoral, tetapi juga pada kepemimpinan duet Viman–Diky sebagai pimpinan daerah. Sapma PP menilai efektivitas koordinasi, kejelasan arah kebijakan, serta respons pemerintah terhadap aspirasi publik menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi.
Kritik tersebut, kata Khadapi, dimaksudkan sebagai tekanan moral dan politik agar pemerintah daerah lebih terbuka terhadap masukan masyarakat.
Bagaimana Pemkot Diuji Merespons
Aksi ini sekaligus menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam merespons kritik publik secara institusional. Respons pemerintah daerah dinilai akan menentukan apakah kritik tersebut berkembang menjadi ruang dialog atau justru memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah dan warga.
Menjelang genap satu tahun kepemimpinan yang dilantik pada 20 Februari 2025, pemerintahan Viman–Diky kini berada dalam sorotan publik. Bagi penggagas aksi, mosi tidak percaya bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai peringatan bahwa kepercayaan publik sedang diuji.
Sapma PP menegaskan, kritik yang disampaikan secara terbuka dan terorganisir patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme demokrasi di tingkat lokal. (red)
