Dinamika Ekonomi Nasional Dihimpit Tekanan Global dan Beban Kebijakan Dalam Negeri

Astakona, SUDUT PANDANG – Dinamika ekonomi nasional saat ini tengah menghadapi tekanan dari dua arah yang berbeda. Dari faktor eksternal, penguatan dolar AS yang dipicu ketegangan geopolitik global membuat nilai tukar rupiah berada dalam tekanan. Dampaknya langsung terasa di pasar. Harga impor bahan baku industri maupun pangan meningkat, lalu diteruskan ke harga kebutuhan pokok yang harus ditanggung masyarakat.

Sementara dari dalam negeri, pemerintah tetap bersikukuh menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Untuk menjaga keberlanjutan fiskal program tersebut, dilakukan berbagai penyesuaian, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga realokasi anggaran ke sejumlah BUMN, termasuk Pertamina.

Sayangnya, langkah tersebut memunculkan rantai beban baru. Di hulu, masyarakat menghadapi tekanan akibat peningkatan pajak. Di hilir, BUMN dan sektor industri yang terbebani biaya produksi berpotensi menaikkan harga bahan baku maupun produk. Akibatnya, rakyat terjepit dua kali: membayar pajak lebih besar sekaligus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terus meningkat. Program yang semula ditujukan untuk membantu masyarakat justru berisiko menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Tata Kelola Program MBG Menjadi Sorotan

Kondisi ini semakin rapuh karena sebelumnya publik telah disuguhi berbagai sorotan terkait dugaan markup anggaran di Badan Gizi Nasional. Ketika program sebesar MBG masih menyisakan potensi kebocoran anggaran, memaksakan program berjalan tanpa pembenahan tata kelola sama saja membuka ruang bagi persoalan yang berulang.

Negara dapat mengalami kerugian dalam dua aspek sekaligus. Pertama, anggaran negara menjadi tidak efisien. Kedua, kepercayaan publik terhadap program pemerintah berpotensi menurun karena muncul keraguan apakah bantuan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

Ego politik yang terus mendorong program tanpa jeda evaluasi berisiko membuat MBG kehilangan prinsip keadilan fiskal. Padahal, program sosial seharusnya melindungi kelompok rentan, bukan memindahkan beban kepada masyarakat luas melalui kenaikan pajak maupun harga kebutuhan pokok.

Evaluasi dan Penataan Ulang Program MBG

Menghadapi situasi ini, penghentian total Program MBG bukanlah satu-satunya jawaban. Namun setidaknya diperlukan langkah konstruktif yang mampu menjawab kompleksitas persoalan sekaligus mengembalikan sentimen positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan jeda sementara terhadap ekspansi program dan membentuk audit independen terhadap Badan Gizi Nasional. Celah markup perlu ditutup, sistem pengadaan harus diperbaiki, dan hasil audit wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

Selain itu, skala program dapat diubah dari pendekatan merata menjadi berbasis prioritas. Fokus pelaksanaan MBG sebaiknya diarahkan ke wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi, serta keluarga miskin ekstrem berdasarkan data yang valid. Dengan sasaran yang lebih spesifik, penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan dampaknya lebih tepat sasaran.

Alternatif Pembiayaan Tanpa Membebani Rakyat

Pemerintah juga perlu mencari skema pembiayaan alternatif agar beban program tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBN maupun pajak masyarakat. Efisiensi anggaran kementerian non-prioritas, pemanfaatan dana CSR perusahaan, serta penguatan peran zakat dan filantropi melalui Baznas maupun lembaga sosial dapat menjadi opsi yang layak dipertimbangkan.

Dengan pendekatan tersebut, APBN dapat ditempatkan sebagai fasilitator, bukan sumber pembiayaan utama yang pada akhirnya berpotensi memicu kenaikan harga dan memperlemah ekonomi nasional.

Bahkan, jika dikelola secara tepat, MBG dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pemberdayaan masyarakat sekitar, penguatan UMKM lokal, hingga penciptaan peluang usaha bagi kelompok usia produktif. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima langsung, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Niat Baik Harus Diiringi Tata Kelola yang Bersih

MBG merupakan program yang lahir dari niat baik untuk mempersiapkan masa depan generasi Indonesia. Namun niat baik saja tidak cukup tanpa tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Di tengah tekanan dolar AS, pelemahan rupiah, serta tantangan yang dihadapi ekonomi nasional, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai tanpa menambah beban yang harus ditanggung masyarakat luas. (gmp/hs) 

Galih Mauladin Putra – Kader HMI Tasikmalaya