Tasikmalaya: Warga Kebon Tengah Geruduk Kantor Lurah Soal Polemik Daging Kurban

Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Suasana Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, memanas setelah warga keberatan terhadap kebijakan pengurus lingkungan. Polemik daging kurban yang dikaitkan dengan tunggakan Iuran Penduduk (IP) memicu kemarahan warga RT 03 RW 07 Kampung Kebon Tengah, Kelurahan Tuguraja, Kota Tasikmalaya. Warga mendatangi Kantor Kelurahan Tuguraja dan mendesak pemerintah turun tangan menyelesaikan konflik yang berkembang pasca Iduladha 1447 Hijriah.

Aksi warga dipicu oleh belum tersalurkannya daging kurban kepada masyarakat setelah muncul kebijakan yang mengaitkan pembagian daging dengan pelunasan Iuran Penduduk (IP). Keputusan tersebut menuai penolakan dan memicu perdebatan di lingkungan warga.

Menurut sejumlah warga, daging kurban yang berasal dari hewan kurban masyarakat seharusnya dibagikan berdasarkan semangat berbagi dan kepedulian sosial, tanpa dikaitkan dengan kewajiban administrasi lainnya.

Kekecewaan warga kemudian memuncak hingga berujung pada penyampaian aspirasi secara langsung ke Kantor Kelurahan Tuguraja. Mereka meminta pemerintah setempat turun tangan untuk memediasi persoalan yang berkembang di lingkungan mereka.

Warga Persoalkan Kebijakan dan Masa Jabatan Pengurus Lingkungan

Salah seorang warga, Tedi Bebet (54), menilai keputusan menunda pembagian daging kurban karena persoalan iuran telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurutnya, warga tidak mempermasalahkan kewajiban membayar iuran lingkungan. Namun ia menilai pembagian daging kurban tidak seharusnya dikaitkan dengan status pelunasan iuran warga.

“Warga tentu memahami kewajiban membayar iuran. Tetapi kurban merupakan ibadah sosial yang tujuan utamanya berbagi kepada masyarakat. Karena itu banyak warga yang mempertanyakan kebijakan tersebut,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Selain mempersoalkan kebijakan pembagian daging kurban, sebagian warga juga menyoroti keberlanjutan kepengurusan RT dan RW yang saat ini menjabat. Mereka meminta pemerintah kelurahan melakukan evaluasi terhadap pengurus lingkungan agar situasi di masyarakat kembali kondusif.

Tuntutan tersebut muncul karena sebagian warga menilai perlu adanya penataan ulang kepengurusan demi menjaga kepercayaan dan harmonisasi di lingkungan setempat.

Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta pihak kelurahan dan kecamatan memfasilitasi penyelesaian persoalan yang berkembang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Mereka juga berharap ada penjelasan terbuka terkait mekanisme pengelolaan dan distribusi daging kurban sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di masyarakat.

Sejumlah warga mengaku khawatir polemik tersebut dapat mengganggu hubungan sosial yang selama ini terjalin baik di lingkungan RT 03 RW 07 Kampung Kebon Tengah.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak RT maupun RW terkait tudingan dan keberatan yang disampaikan warga.

Warga berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sehingga suasana kebersamaan yang selama ini terbangun di lingkungan mereka dapat kembali terjaga. (hs)