BIJB Kertajati Disiapkan Jadi Hub Perawatan Hercules, Aktivis Soroti Aspek Kedaulatan
- account_circle adminastakona
- calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Rencana pemerintah menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pesawat Hercules C-130 di kawasan Asia menuai sorotan publik.
Aktivis pemuda sekaligus praktisi pendidikan, Deden Tazdad, meminta pemerintah membuka secara transparan detail kerja sama tersebut agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Minta Transparansi Soal Kerja Sama Strategis
Menurut Deden, proyek yang berkaitan dengan sektor pertahanan harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama menyangkut ruang lingkup, mitra kerja sama, serta batas operasional fasilitas yang akan digunakan.
Ia menilai posisi BIJB Kertajati yang strategis di Jawa Barat menjadikan proyek tersebut perlu pengawasan ekstra.
“Kami meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis terkait pertahanan nasional. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan atau spekulasi di masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Soroti Aspek Kedaulatan Nasional
Deden menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas militer harus tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Menurutnya, publik perlu mendapat kepastian bahwa proyek BIJB Kertajati MRO Hercules tersebut murni untuk kepentingan pemeliharaan teknis dan tidak berkembang di luar tujuan awal yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak strategis kebijakan tersebut.
Pemerintah Didorong Beri Penjelasan Resmi
Menurut Deden, kejelasan informasi dari pemerintah sangat penting agar polemik tidak berkembang liar di ruang publik.
Ia mendesak pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai konsep kerja sama, skema pengelolaan, serta mekanisme pengawasan terhadap fasilitas tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah, pengelola BIJB Kertajati, maupun instansi pertahanan terkait pernyataan tersebut. (df)
- Penulis: adminastakona
