KDM dan Megaproyek Data Center Jatiluhur: Jangan Sampai Mesin Masa Depan Membunuh Hari Ini

Astakona, BERITA JAWA BARAT – Investasi memang membawa janji. Ada pembangunan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, teknologi baru, dan peluang menempatkan Jawa Barat dalam peta infrastruktur digital Asia, “proyek Data Centers Jatiluhur”

Semua itu layak dihitung.

Namun alam mempunyai pembukuannya sendiri.

Air yang hari ini dianggap tersedia bisa menyusut ketika kemarau. Mata air yang dianggap abadi dapat melemah debitnya. Sumur yang puluhan tahun memberi kehidupan dapat berhenti mengeluarkan air.

Dan di Purwakarta, persoalan itu bukan cerita di atas kertas.

Pada September 2026, pemerintah dan sejumlah lembaga masih harus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kemarau panjang. Di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, misalnya, sekitar 200 kepala keluarga menerima 8.400 liter air setelah mengalami kesulitan air selama kurang lebih tiga bulan.

Sementara itu, hanya beberapa kilometer dari kawasan tersebut, sebuah megaproyek pusat data berbasis kecerdasan buatan tengah dibangun.

Namanya AI Campus 2 atau CGK4 milik BDx Data Centers.

Nilai investasinya sekitar Rp3,5 triliun.

Kapasitas pengembangannya mencapai 640 megawatt.

Dan kebutuhan airnya menjadi salah satu pertanyaan terbesar.

Proyek Data Centers Jatiluhur Bukan Proyek Kecil

Proyek Data Centers Jatiluhur bukan sekadar bangunan dengan deretan server.

BDx menyebut kampus pusat data tersebut akan dikembangkan hingga kapasitas 640 MW. Tahap awalnya berkapasitas 120 MW dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.

Untuk menopang proyek tersebut, BDx juga telah mengamankan kapasitas jaringan listrik sebesar 845 MVA.

Pembangunannya direncanakan berlangsung bertahap sekitar tiga tahun.

Dengan skala sebesar itu, pembicaraan mengenai air tidak bisa ditempatkan sebagai persoalan tambahan.

Air adalah bagian dari urat nadi proyek.

Dan di sinilah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mulai mengajukan pertanyaan yang justru harus dijawab sejak sekarang.

Berapa kebutuhan airnya?

Dari mana airnya?

Apakah cukup?

Dan yang paling penting: apakah kebutuhan tersebut akan mengganggu petani?

KDM: Jangan Sampai Mengganggu Petani

Dalam dialog mengenai proyek tersebut, KDM secara terbuka meminta persoalan air dihitung dengan hati-hati.

Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, kebutuhan air pusat data pada tahap awal sekitar 6.000 meter kubik per hari.

Namun ketika fasilitas berkembang, kebutuhannya dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari.

Angka 33.000 meter kubik berarti sekitar 33 juta liter air setiap hari.

Itu bukan angka kecil.

Tetapi penting pula untuk memahami bahwa angka tersebut merupakan kebutuhan maksimal dalam pengembangan berikutnya, bukan konsumsi sejak hari pertama.

KDM pun meminta agar peningkatan kebutuhan tersebut tidak mengurangi alokasi air untuk pertanian.

“Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?” demikian salah satu pertanyaan KDM dalam dialog tersebut.

Pertanyaan itu sederhana.

Tetapi konsekuensinya tidak sederhana.

Sebab sekali alokasi air berubah, yang terdampak bukan hanya satu perusahaan atau satu kawasan industri.

Ada rumah tangga, petani, irigasi dan berbagai kebutuhan masyarakat yang juga bergantung pada sistem air Jatiluhur.

Air Jatiluhur Bukan Hanya untuk Purwakarta

Ada satu fakta yang juga perlu dipahami.

Air dari sistem Jatiluhur tidak hanya dinikmati masyarakat Purwakarta.

Dalam penjelasan yang muncul dalam dialog tersebut, distribusi air juga berkaitan dengan kebutuhan wilayah lain seperti Bekasi, Karawang, Sukabumi hingga Jakarta.

Karena itu, persoalan kebutuhan air Data Centers Jatiluhur bukan semata-mata urusan antara satu perusahaan dengan satu pemerintah daerah.

Ini menyangkut sistem pengelolaan air yang lebih luas.

KDM sendiri mengatakan mekanisme pemenuhan air untuk BDx dilakukan melalui PDAM.

Artinya, perusahaan menjadi konsumen komersial dan tidak mengambil air secara langsung dari PJT II.

KDM bahkan melihat adanya potensi manfaat ekonomi dari mekanisme tersebut.

Menurutnya, pendapatan dari penjualan air kepada konsumen komersial semestinya dapat ikut meningkatkan kualitas pelayanan air untuk masyarakat.

Logikanya masuk akal.

Tetapi tetap ada syarat yang tidak boleh hilang: pasokannya harus benar-benar aman.

Jangan sampai keuntungan komersial hari ini dibayar dengan kesulitan air masyarakat pada musim kemarau berikutnya.

Masalahnya, Purwakarta Sedang Berhadapan dengan Kemarau

Di sinilah paradoks proyek ini terasa.

Di satu sisi, pemerintah sedang menyambut investasi triliunan rupiah.

Di sisi lain, sebagian masyarakat Purwakarta masih menghadapi persoalan air bersih.

BPBD Purwakarta mencatat hingga pertengahan September 2026 lebih dari satu juta liter bantuan air telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di 15 kecamatan.

Bahkan di wilayah sekitar Jatiluhur, warga Desa Kutamanah mengalami kesulitan air selama sekitar tiga bulan sebelum mendapatkan bantuan 8.400 liter untuk sekitar 200 kepala keluarga.

Warga di Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, juga menerima distribusi air bersih di tengah kemarau panjang.

Fakta-fakta tersebut tidak otomatis berarti Data Centers Jatiluhur menyebabkan kekeringan.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian.

Namun fakta tersebut menunjukkan satu hal yang jauh lebih penting: **air bukan sumber daya yang bisa dianggap selalu tersedia hanya karena sebuah bendungan besar berdiri di depan mata.**

Jangan Sampai KDM Menyesal

Ada satu hal yang membuat posisi KDM dalam persoalan ini menarik.

KDM hadir dalam groundbreaking proyek AI Campus 2 tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga secara terbuka mendukung investasi dan pembangunan pusat data tersebut.

Tetapi sekarang, ketika pertanyaan mengenai kebutuhan air dan AMDAL mengemuka, KDM justru meminta semuanya dihitung dan dibuka.

Sikap itu harus dibaca sebagai bentuk kehati-hatian.

Sebab seorang kepala daerah tidak cukup hanya menghitung berapa rupiah investasi yang masuk.

Ia juga harus menghitung berapa besar beban yang mungkin muncul jika sumber daya alam yang menopang investasi tersebut terganggu.

Jangan sampai bertahun-tahun kemudian muncul pertanyaan yang lebih pahit:

Mengapa dulu proyek sebesar ini disetujui jika persoalan air belum benar-benar selesai dihitung?

Jangan sampai KDM kelak justru menyesal pernah meresmikan sebuah megaproyek yang ternyata, dalam perjalanan, menggerus kebutuhan dasar warga.

Itulah sebabnya pertanyaan yang dilontarkan KDM sekarang justru penting.

Bukan untuk membatalkan investasi.

Bukan pula untuk memusuhi pengusaha.

Tetapi untuk memastikan bahwa investasi besar tidak berubah menjadi beban besar.

AMDAL Jangan Hanya Menjadi Dokumen Tebal

KDM juga menyoroti proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL.

Ia meminta nama konsultan dan para pakar yang terlibat diumumkan kepada publik.

Menurut KDM, AMDAL merupakan barang publik, bukan barang privat.

Ini bukan permintaan yang berlebihan untuk proyek sebesar Data Centers Jatiluhur.

Jika masyarakat khawatir terhadap air, kebisingan atau dampak lingkungan, maka jawaban terbaik bukan sekadar meminta masyarakat percaya.

Jawabannya adalah data.

Siapa yang menghitung?

Metodenya apa?

Apa hasilnya?

Berapa ambang batasnya?

Bagaimana kondisi ketika musim hujan?

Bagaimana ketika kemarau?

Bagaimana jika kebutuhan air naik berkali-kali lipat seiring ekspansi?

Dan siapa yang akan bertanggung jawab apabila kondisi lingkungan ternyata berubah dari prediksi awal?

Dalam dialog tersebut juga dijelaskan bahwa proses AMDAL melibatkan konsultan dan pakar pembanding dari sejumlah pihak, termasuk akademisi.

KDM kemudian mendorong agar para ahli tersebut tidak hanya bekerja di balik dokumen, tetapi ikut menjelaskan hasil kajiannya kepada publik.

Karena masyarakat hari ini tidak hanya mendapatkan informasi melalui rapat formal.

Mereka membaca media sosial.

Mereka bertanya.

Mereka membandingkan.

Dan mereka berhak mendapatkan jawaban yang bisa dipahami.

Uji Publik Jangan Sekadar Formalitas

Di sinilah kritik KDM sebenarnya cukup tajam.

Uji publik jangan hanya menjadi acara formal.

Jangan sampai publik diundang ke sebuah ruangan, mendengarkan paparan, lalu pulang tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dibangun di depan rumah mereka.

Untuk proyek sebesar ini, keterbukaan seharusnya berjalan sejak awal.

Jika ada kekhawatiran mengenai air, jawab dengan angka.

Jika ada kekhawatiran kebisingan, tampilkan hasil pengukuran.

Jika ada kekhawatiran limbah, jelaskan sistem pengolahannya.

Jika ada kekhawatiran terhadap pertanian, tunjukkan neraca airnya.

Dengan begitu, perdebatan tidak berubah menjadi perang antara kelompok pro-investasi dan kelompok penolak investasi.

Semua kembali pada data.

Mesin Masa Depan Jangan Membunuh Hari Ini

Data center adalah mesin masa depan.

Server akan bekerja.

Kecerdasan buatan akan berkembang.

Ekonomi digital akan tumbuh.

Lapangan kerja baru mungkin terbuka.

Jawa Barat bisa mendapatkan posisi strategis dalam peta industri teknologi kawasan Asia.

Tetapi mesin itu tetap membutuhkan sesuatu yang sangat tua: air.

Dan air tidak bisa diproduksi hanya dengan menandatangani kontrak investasi.

Air berasal dari alam.

Ketika alam berubah, semua perhitungan bisnis ikut berubah.

Karena itu, pertanyaan paling penting bukan apakah Jawa Barat membutuhkan investasi.

Jawabannya jelas: membutuhkan.

Pertanyaan sebenarnya adalah investasi seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.

Apakah sebuah megaproyek yang menjadi simbol kemajuan teknologi?

Atau sebuah megaproyek yang kelak dikenang karena warga di sekitarnya justru kesulitan mendapatkan air?

Tidak ada yang berharap skenario kedua terjadi.

Tetapi untuk memastikan itu tidak terjadi, kehati-hatian harus dimulai sekarang, ketika proyek masih dalam tahap pembangunan.

Terlebih pada 29 September 2026, Pemprov Jabar menyatakan pembangunan pusat data tersebut dihentikan sementara karena sejumlah persyaratan, termasuk AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), masih dalam proses.

Penghentian sementara ini bukan berarti proyek tersebut dinyatakan buruk atau batal.

Justru sebaliknya, ini bisa menjadi momentum untuk memastikan seluruh persyaratan dan kajian benar-benar tuntas sebelum proyek berjalan lebih jauh.

Sebab semakin besar proyeknya, semakin kecil ruang untuk kesalahan.

Dan semakin besar investasi yang dibawa, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang membayar ongkos tersembunyinya.

Pada akhirnya, KDM tidak perlu takut jika AMDAL dibuka.

BDx juga tidak perlu takut jika kajiannya memang kuat.

Pemerintah daerah pun tidak perlu ragu jika semua perhitungan memang dapat dipertanggungjawabkan.

Biarkan publik melihat angkanya.

Biarkan para ahli menjelaskan kajiannya.

Biarkan masyarakat bertanya.

Karena megaproyek tidak seharusnya hanya megah dalam nilai investasi.

Ia juga harus besar dalam transparansi, besar dalam tanggung jawab dan besar dalam manfaat.

Sebab jangan sampai mesin masa depan justru membunuh hari ini. (red)