Menelisik Program KDMP: Ambisi Besar Prabowo Bangun Ekonomi Desa

Astakona, BERITA NASIONAL— Menelisik Program KDMP atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penting di tengah ambisi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi berbasis desa. Program yang diresmikan serentak melalui operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) ini digadang-gadang menjadi mesin baru penggerak ekonomi rakyat, namun di saat yang sama menuai kritik soal tata kelola, independensi koperasi, hingga potensi intervensi negara.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional KDMP secara nasional dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah menyebut program tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat rantai distribusi ekonomi desa, memangkas biaya logistik, membuka akses usaha rakyat, hingga menopang ketahanan pangan nasional.

Dalam peluncuran tersebut, Presiden menyampaikan optimisme besar terhadap dampak ekonomi program ini. Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit KDMP dapat beroperasi hingga 16 Agustus mendatang.

“Tadi dilaporkan oleh Menteri Keuangan secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem,” kata Prabowo.

Pemerintah memperkirakan setiap desa dapat menciptakan perputaran uang sedikitnya Rp45 juta per hari melalui aktivitas ekonomi lokal. Jika skema berjalan optimal, angka tersebut berpotensi menjadi pengungkit signifikan bagi ekonomi pedesaan.

Menelisik Program KDMP: Harapan Besar untuk Ekonomi Desa

Dalam konsepnya, KDMP dirancang bukan sekadar koperasi konvensional. Pemerintah menempatkan koperasi ini sebagai pusat layanan ekonomi terpadu desa.

Fungsinya cukup luas, mulai dari distribusi sembako, pupuk subsidi, penyaluran bantuan pemerintah, layanan logistik, apotek murah, hingga akses layanan pembiayaan mikro.

Program ini juga dikaitkan dengan agenda nasional lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut Presiden akan memperbesar perputaran ekonomi di desa.

“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” ujar Prabowo.

Dari sisi makro, konsep tersebut terlihat menarik. Desa yang selama ini sering menjadi konsumen pasif didorong menjadi pusat produksi sekaligus distribusi.

Komoditas lokal seperti ikan lele, telur, bawang merah, hasil pertanian, hingga produk UMKM diharapkan memiliki jalur distribusi yang lebih dekat dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan bunga pinjaman ultra mikro Mekaar dari kisaran 22–24 persen menjadi 8 persen, sebagai bagian dari strategi memperluas akses pembiayaan rakyat kecil.

Kritik Tata Kelola dan Independensi Koperasi

Di balik optimisme tersebut, kritik terhadap KDMP terus mengemuka.

Sejumlah pengamat menilai desain program terlalu top-down atau sentralistis, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip dasar koperasi yang seharusnya tumbuh dari, oleh, dan untuk anggota.

Sebelumnya, narasi yang berkembang menyebut fase awal operasional KDMP tidak sepenuhnya berada di tangan desa, melainkan lebih banyak dikendalikan melalui skema yang ditetapkan pusat. Jika benar demikian, maka muncul pertanyaan tentang posisi desa: apakah sebagai subjek pembangunan atau sekadar pelaksana program.

Kritik juga muncul terkait proses pembentukan kepengurusan di beberapa daerah yang disebut kurang transparan dan memicu protes warga.

Selain itu, potensi beban administratif yang terlalu besar dikhawatirkan justru menghambat operasional koperasi di lapangan.

Dari sisi hukum, sejumlah kalangan menilai program sebesar ini membutuhkan landasan regulasi yang kuat, jelas, dan akuntabel agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari.

Sebab koperasi pada prinsipnya merupakan badan usaha independen berbasis anggota, bukan instrumen birokrasi semata.

Menelisik Program KDMP: Antara Solusi dan Tantangan

Meski kritik terus bermunculan, pemerintah menegaskan pengawasan ketat akan diterapkan.

Presiden Prabowo bahkan memperingatkan tidak akan mentoleransi penyalahgunaan kewenangan.

“Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan akan kita bersihkan,” tegasnya.

Program KDMP memang menawarkan gagasan besar: membangun ekonomi desa yang mandiri, memperkuat distribusi pangan, dan menghadirkan akses ekonomi yang lebih merata.

Namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh transparansi tata kelola, partisipasi masyarakat desa, mekanisme pengawasan yang sehat, serta kemampuan program beradaptasi dengan kebutuhan lokal yang beragam.

Jika terlalu sentralistis, koperasi berisiko kehilangan ruhnya. Namun jika dikelola dengan akuntabel dan benar-benar memberdayakan masyarakat, KDMP bisa menjadi salah satu eksperimen ekonomi desa terbesar dalam sejarah Indonesia. (kh/df)