DPD KNPI Kota Tasikmalaya: Peran Sekda Dinilai Krusial

Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Sorotan terhadap birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencuat seiring evaluasi satu tahun terakhir jalannya pemerintahan daerah. Sejumlah elemen masyarakat menilai masih terdapat tantangan dalam tata kelola internal, khususnya terkait sistem koordinasi dan efektivitas kepemimpinan administratif.

Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Dhany Tardiwan Noor, dalam wawancara pada Senin (16/2/2026), menegaskan bahwa stabilitas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh figur Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melainkan juga oleh peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator seluruh perangkat daerah.

Menurut Dhany, birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya membutuhkan penguatan dalam sistem komunikasi dan manajemen internal agar pelaksanaan program berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Koordinasi Internal dan Tantangan Komunikasi

Dalam evaluasinya, Dhany menyoroti adanya indikasi miskomunikasi antar pimpinan yang dinilai dapat memengaruhi efektivitas kerja birokrasi. Ia menyebut, komunikasi strategis yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui ajudan atau sekretaris pribadi, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada pengelolaan agenda pemerintahan. Bahkan, terdapat situasi di mana agenda Wali Kota dialihkan kepada Wakil Wali Kota sehingga sejumlah kegiatan berlangsung bersamaan dan menimbulkan kesan tumpang tindih.

“Dalam sistem birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya, Sekda seharusnya memastikan koordinasi berjalan rapi dan tidak terjadi benturan agenda,” ujarnya.

Ia menilai, fungsi pengendalian administratif dan sinkronisasi lintas perangkat daerah menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan.

Sekda sebagai Penggerak Mesin Administrasi

Secara struktural, Sekda memegang posisi tertinggi di kalangan ASN daerah dan bertanggung jawab atas koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam konteks birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya, posisi ini dinilai sangat strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan kepala daerah dan implementasi teknis di lapangan.

Dhany menekankan bahwa Sekda tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan menjaga keseimbangan dinamika internal. Kemampuan Sekda dalam mengelola komunikasi, distribusi tugas, serta pengawasan pelaksanaan program menjadi faktor penentu stabilitas birokrasi.

Ia mengingatkan agar tidak muncul kesan adanya “permainan catur” dalam kepemimpinan yang dapat memunculkan persepsi dinamika internal tidak sehat.

“Sekda harus mampu menjadi penyeimbang, memastikan birokrasi tetap profesional dan fokus pada pelayanan publik,” katanya.

Isu Penempatan dan Dominasi ASN

Selain persoalan koordinasi, Dhany juga menyinggung adanya satu rumpun ASN yang dinilai cukup dominan di sejumlah perangkat daerah. Beberapa OPD yang disebut antara lain BKPSDM, Disporabudpar, Diskum Perindag, Satpol PP, Disnaker, Setwan, Bapenda, Disdik, Dishub, Asda 1, Asda 3, serta Kesbangpol.

Dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, sembilan di antaranya disebut diisi oleh rumpun ASN tersebut.

Ia menilai, kondisi tersebut perlu dikelola secara transparan dan objektif agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya, prinsip meritokrasi dan profesionalisme harus menjadi dasar dalam rotasi maupun promosi jabatan.

“Jika sesuai kompetensi dan aturan tentu sah. Namun, Sekda tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem merit berjalan konsisten,” ujarnya.

Menjaga Arah Pembangunan Sesuai RPJMD

Di tengah berbagai dinamika tersebut, Dhany berharap agar seluruh elemen pemerintahan tetap berpegang pada visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Ia menilai, keberhasilan slogan “Harapan Baru Tasik Maju” sangat bergantung pada soliditas birokrasi dan kualitas koordinasi internal.

Menurutnya, birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mampu bekerja efektif, transparan, dan akuntabel agar program pembangunan dapat terealisasi secara optimal.

“Yang diharapkan masyarakat adalah kepastian pelayanan dan konsistensi program. Di sinilah Sekda berperan memastikan mesin birokrasi berjalan tanpa hambatan,” katanya.

Evaluasi ini, lanjut Dhany, hendaknya menjadi momentum pembenahan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Dengan koordinasi yang kuat dan kepemimpinan administratif yang solid, birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan mampu menjawab kritik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah (red)