DPR Usul 1.000 Bioskop Desa, Netizen: Sekolah Rusak Dulu yang Dibenahi

Astakona, BERITA NASIONAL – Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 memicu perdebatan publik. Di satu sisi, gagasan tersebut disebut sebagai upaya menghidupkan industri perfilman lokal dan production house (PH) kecil di daerah. Namun di sisi lain, banyak masyarakat menilai anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, yang mendorong pemerintah menyiapkan skema pendanaan untuk menghadirkan bioskop desa sebagai ruang distribusi karya perfilman daerah.

Menurutnya, selama ini banyak rumah produksi kecil di daerah kesulitan menembus jaringan bioskop besar, sehingga karya mereka minim ruang tayang.

“Pemerintah mungkin bisa menyiapkan insentif fiskal untuk PH kecil di daerah dan mengalokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini agar PH kecil bisa hidup,” ujar Rahmawati.

Menurutnya, kehadiran bioskop desa bisa menjadi stimulus bagi tumbuhnya ekosistem industri kreatif lokal sekaligus membuka akses hiburan dan edukasi di wilayah yang selama ini belum tersentuh fasilitas perfilman.

Tuai Kritik, Warganet Soroti Prioritas Anggaran

Meski diklaim sebagai upaya membangun industri kreatif nasional, usulan tersebut langsung menuai respons keras dari publik.

Banyak warganet mempertanyakan urgensi pembangunan bioskop desa menggunakan dana negara, terlebih ketika masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani.

Sebagian publik menilai sektor pendidikan dan kesehatan jauh lebih layak menjadi prioritas penggunaan APBN dibanding pembangunan fasilitas hiburan.

“Sekolah rusak masih banyak, fasilitas kesehatan juga belum merata. Kok malah mau bikin bioskop?” tulis salah satu komentar warganet.

Komentar lain bahkan menyebut gagasan tersebut berpotensi dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.

Kritik lain muncul terkait efektivitas program tersebut. Publik mempertanyakan apakah bioskop desa benar-benar akan diminati masyarakat pedesaan atau justru berakhir menjadi proyek mahal dengan pemanfaatan rendah.

DPR Nilai Bioskop Desa Bisa Jadi Investasi Industri Kreatif

Di tengah polemik, gagasan tersebut juga mendapat pembelaan dari pihak yang melihat potensi jangka panjang bagi ekonomi kreatif.

Pendukung ide ini menilai pembangunan bioskop desa bukan semata soal hiburan, melainkan bagian dari membangun infrastruktur distribusi konten kreatif nasional.

Dengan adanya ruang tayang alternatif, film-film produksi daerah dinilai berpeluang mendapat panggung yang lebih luas tanpa harus bersaing langsung dengan film komersial besar di jaringan bioskop nasional.

Selain itu, keberadaan bioskop desa juga disebut dapat membuka peluang ekonomi baru di daerah, mulai dari operasional tempat, tenaga kerja, hingga aktivitas UMKM pendukung.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan detail terkait skema pembiayaan, besaran anggaran, model operasional, maupun kajian kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut.

Karena itu, polemik diperkirakan masih akan terus berkembang seiring pembahasan arah kebijakan APBN 2027.

Di tengah perdebatan ini, satu pertanyaan besar mengemuka:  apakah bioskop desa merupakan investasi visioner untuk industri kreatif, atau justru kebijakan yang salah prioritas? (hs)