Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » KPK Sita Aset Miliaran Rupiah dari ASN Kemenag Terkait Kasus Kuota Haji

KPK Sita Aset Miliaran Rupiah dari ASN Kemenag Terkait Kasus Kuota Haji

  • account_circle adminastakona
  • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

astakona.com, PERISTIWA. Kasus Kuota Haji kembali menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyita dua unit rumah milik aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Nilai aset yang diamankan diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyitaan dilakukan pada 8 September 2025. Dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan itu diduga kuat dibeli secara tunai menggunakan dana hasil jual beli kuota haji tahun 2024 (1445 Hijriah).
“Penyitaan dilakukan karena ada indikasi rumah tersebut berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji,” tegas Budi di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Kasus Kuota Haji ini sebelumnya masuk tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025, setelah KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus. Lembaga antirasuah juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara.

Dari hasil perhitungan awal, potensi kerugian akibat dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK pun sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.

Tak hanya KPK, DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji juga menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Dari alokasi 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi, Kemenag membagi rata 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

Padahal, sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya berhak 8 persen, sementara haji reguler 92 persen. Skema 50:50 tersebut dianggap bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan temuan ini, KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang terlibat dalam Kasus Kuota Haji, yang kini menjadi salah satu kasus dugaan korupsi terbesar di sektor penyelenggaraan ibadah haji. (Astakona.com/AA)

  • Penulis: adminastakona

Rekomendasi Untuk Anda

  • TMMD ke-128 di Garut Program Tuntas 100 Persen, Infrastruktur dan Layanan Sosial Sentuh Warga

    TMMD ke-128 di Garut Program Tuntas 100 Persen, Infrastruktur dan Layanan Sosial Sentuh Warga

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle adminastakona
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA GARUT – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Tahun 2026 di Desa Mekarmulya, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, resmi ditutup, Kamis (21/5/2026). Penutupan yang digelar di kawasan Situ Ciranca itu menandai berakhirnya rangkaian pembangunan fisik dan nonfisik yang dilaksanakan secara terpadu oleh TNI bersama pemerintah daerah, Polri, serta masyarakat. Mengusung tema “TMMD […]

  • Muhammad Farhan: Tahun Pertama Kepemimpinan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Bandung

    Muhammad Farhan: Tahun Pertama Kepemimpinan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Bandung

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle adminastakona
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa satu tahun pertama masa kepemimpinannya merupakan fase krusial untuk meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang Kota Bandung. Menurutnya, periode awal ini bukanlah ajang mengejar capaian instan, melainkan tahap strategis untuk memastikan visi Bandung Utama—Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis—dapat berjalan berkelanjutan selama lima tahun ke depan. […]

  • Belanja Ratusan Miliar Tanpa Laporan Serah Terima? SWAKKA Soroti Tata Kelola Anggaran Kota Tasikmalaya

    Belanja Ratusan Miliar Tanpa Laporan Serah Terima? SWAKKA Soroti Tata Kelola Anggaran Kota Tasikmalaya

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle adminastakona
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menjadi perhatian publik. Komunitas Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA) menyoroti realisasi belanja daerah senilai lebih dari Rp145 miliar yang belum didukung laporan serah terima atau Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sah. Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris SWAKKA, Asep Ishak, menyusul temuan belanja yang […]

  • Wabup Tasikmalaya Hadiri Penyaluran 3.700 Paket Sembako untuk Warga Tasikmalaya

    Wabup Tasikmalaya Hadiri Penyaluran 3.700 Paket Sembako untuk Warga Tasikmalaya

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle adminastakona
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi menghadiri kegiatan bakti sosial penyaluran 3.700 paket sembako bagi anak yatim piatu dan kaum dhuafa di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (25/5/2026). Program bantuan sosial tersebut menjadi wujud kepedulian bersama yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat, komunitas sosial, sektor swasta, hingga […]

  • Aksi Guru Honorer Madrasah di Tasikmalaya Menguat, Tuntut Ribuan Guru Diangkat PPPK

    Aksi Guru Honorer Madrasah di Tasikmalaya Menguat, Tuntut Ribuan Guru Diangkat PPPK

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle adminastakona
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Aksi guru honorer kembali menyita perhatian publik di Kota Tasikmalaya. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Apel Akbar Guru Honorer di depan Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (26/1/2026). Aksi guru honorer madrasah Tasikmalaya ini menjadi penegasan atas keresahan panjang […]

  • The Nice Playland Tasikmalaya Ditutup, Ada Apa?

    The Nice Playland Tasikmalaya Ditutup, Ada Apa?

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle adminastakona
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya mengambil langkah tegas. Bersama Aliansi Masyarakat Bungursari, pemkot resmi menghentikan sementara operasional The Nice Playland Tasikmalaya mulai 2 April 2026. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil penelusuran dan temuan di lapangan, wahana wisata tersebut diduga telah beroperasi sebelum seluruh dokumen perizinan dan persyaratan teknis dipenuhi secara […]

expand_less