Plh Wali Kota Tasikmalaya Menilai Kantor KPU Perlu Mendapat Perhatian Serius

Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Kondisi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya yang dinilai belum ideal untuk mendukung aktivitas kelembagaan kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara, menegaskan perlunya langkah konkret agar lembaga penyelenggara pemilu tersebut dapat bekerja dengan fasilitas yang lebih memadai.

Menurut Diky, keberadaan KPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, sarana dan prasarana yang digunakan seharusnya mampu menunjang kinerja lembaga secara optimal.

Ia mengaku prihatin melihat kondisi bangunan yang saat ini ditempati KPU Kota Tasikmalaya. Meski demikian, persoalan tersebut dinilai tidak bisa diselesaikan secara instan karena berkaitan dengan status kepemilikan aset yang hingga kini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

“Sebagai lembaga yang mengawal proses demokrasi, KPU tentu membutuhkan fasilitas yang layak. Karena itu, persoalan ini harus dicari jalan keluarnya bersama,” ujar Diky, Sabtu (30/5/2026).

Penyelesaian Status Aset Dinilai Menjadi Langkah Penting

Diky menjelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah terkait status aset antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Menurutnya, kejelasan kepemilikan aset menjadi faktor penting agar pengelolaan, pemeliharaan, maupun pengembangan fasilitas dapat dilakukan secara maksimal dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia berencana membuka komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya guna membahas berbagai aset yang masih menjadi bagian dari persoalan administratif antara kedua daerah, termasuk bangunan yang digunakan KPU Kota Tasikmalaya.

Meski hingga saat ini belum ada pembahasan khusus dengan Bupati Tasikmalaya terkait persoalan tersebut, Diky optimistis koordinasi dapat dilakukan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik.

Ia menilai hubungan antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten selama ini berjalan harmonis sehingga berbagai persoalan yang ada dapat diselesaikan melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif.

Dukung Kinerja KPU dalam Menjalankan Tugas Demokrasi

Lebih jauh, Diky mengapresiasi kinerja jajaran KPU Kota Tasikmalaya yang tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas.

Menurutnya, profesionalisme penyelenggara pemilu harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah. Keberadaan kantor yang representatif bukan hanya penting bagi pegawai dan penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepemiluan.

Ia berharap pembahasan terkait aset dan fasilitas KPU dapat segera menemukan titik terang sehingga lembaga tersebut memiliki lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung produktivitas.

“Penyelenggara pemilu adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Sudah seharusnya mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat,” katanya.

Diky menegaskan bahwa upaya mencari solusi terhadap persoalan kantor KPU bukan semata-mata urusan administratif, melainkan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjaga keberlangsungan demokrasi di Kota Tasikmalaya. (dh/hs)