Prabowo ke Prancis Saat Idul Adha Jadi Sorotan, Gerindra Tegaskan Itu Tugas Negara

Astakona, BERITA JAKARTA – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis pada momen Idul Adha 1447 Hijriah menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan keberangkatan kepala negara di tengah perayaan hari besar keagamaan, termasuk terkait program bantuan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah.

Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra menegaskan bahwa lawatan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan bagian dari agenda kenegaraan yang telah direncanakan jauh sebelumnya melalui jalur diplomatik resmi antarnegara.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perjalanan pribadi. Menurutnya, agenda kepala negara disusun berdasarkan kebutuhan strategis bangsa dan telah melalui proses komunikasi internasional yang panjang.

Ia menilai polemik yang muncul sebaiknya ditempatkan dalam konteks yang proporsional, mengingat hubungan Indonesia dan Prancis saat ini memiliki sejumlah agenda penting di bidang pertahanan, investasi, teknologi, energi, hingga kerja sama industri strategis.

“Agenda Presiden di luar negeri merupakan bagian dari tugas negara. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Idul Adha, sehingga tidak tepat jika dipersempit menjadi polemik politik,” ujarnya.

Hubungan Indonesia–Prancis Dinilai Strategis

Bahtra menambahkan, kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang menuntut Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra strategis. Dalam konteks tersebut, Prancis dinilai memiliki posisi penting bagi kepentingan nasional Indonesia.

Menurutnya, manfaat yang diharapkan dari kunjungan tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap peluang investasi, penguatan ekonomi nasional, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia di tingkat internasional.

Ia juga menilai semakin aktifnya Presiden Prabowo dalam forum internasional menunjukkan upaya memperkuat diplomasi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin dinamis.

“Yang perlu dilihat adalah manfaat konkret yang bisa diperoleh Indonesia. Hubungan internasional tidak hanya soal seremonial, tetapi juga menyangkut kepentingan jangka panjang bangsa,” katanya.

Bantuan 1.098 Sapi Kurban dari APBN Juga Jadi Sorotan

Selain soal kunjungan ke Prancis, perhatian publik juga tertuju pada program penyaluran 1.098 ekor sapi kurban yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo.

Menanggapi hal itu, Gerindra menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari dana pribadi Presiden, melainkan merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.

Bahtra menjelaskan, program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah dijalankan dalam praktik pemerintahan sejak periode-periode sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan kemasyarakatan merupakan salah satu instrumen negara untuk hadir di tengah masyarakat, termasuk pada momentum keagamaan seperti Idul Adha.

“Program bantuan seperti ini bukan hal baru. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Bahtra, kehadiran negara melalui program bantuan kurban justru bertujuan memperluas manfaat Idul Adha, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia mengajak publik untuk melihat program tersebut sebagai bagian dari fungsi sosial negara, bukan semata-mata dari sudut pandang politik.

Di tengah perdebatan yang berkembang, Gerindra berharap masyarakat dapat memisahkan agenda diplomasi kenegaraan dan program bantuan sosial dari narasi politik yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjalankan tugas negara sekaligus memastikan manfaat program sosial dapat dirasakan masyarakat secara luas. (hs)