Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Wahid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek irigasi Cikalang setelah menerima aduan dari Forum Masyarakat Peduli Cikalang terkait dugaan kualitas pekerjaan yang dinilai kurang maksimal.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi proyek di lapangan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat yang selama ini mempertanyakan hasil pekerjaan proyek irigasi tersebut.
Dalam sidak tersebut, Kang Wahid meninjau jalur saluran irigasi mulai dari bagian hulu hingga hilir guna memastikan kondisi konstruksi yang telah dikerjakan.
Hasil Pekerjaan Dinilai Belum Memberi Manfaat
Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Cikalang, Heri Ferianto, menyampaikan bahwa hingga saat ini hasil dari proyek irigasi Cikalang belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, meskipun proyek tersebut telah mendapatkan dua kali perpanjangan waktu pelaksanaan, kondisi saluran irigasi masih belum berfungsi secara optimal.
Ia menilai salah satu penyebabnya adalah pekerjaan elevasi saluran yang tidak dilakukan secara tepat, sehingga air belum dapat mengalir dengan baik.
Padahal secara progres volume pekerjaan, pihak pelaksana disebut telah menyatakan bahwa pekerjaan proyek telah selesai.
Air Mengalir Tidak Sesuai Arah
Saat melakukan peninjauan di kawasan BCKL Blok Gabug, Kang Wahid menemukan kondisi yang cukup janggal.
Air yang seharusnya mengalir ke hilir justru terlihat berbalik arah menuju hulu. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada kemiringan atau elevasi saluran.
Temuan lain juga terlihat pada bagian hilir yang dikerjakan oleh PSDA Citanduy UPTD Provinsi Jawa Barat, dimana posisi elevasinya justru lebih tinggi.
Kondisi ini membuat aliran air sulit mengalir secara normal sehingga fungsi dari proyek irigasi Cikalang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Dugaan Miskomunikasi Antar Instansi
Permasalahan teknis tersebut juga memunculkan dugaan adanya miskomunikasi antar instansi yang terlibat dalam proyek.
Irigasi Cikalang berada di bawah kewenangan PSDA PUPR Kota Tasikmalaya, sementara sebagian pekerjaan juga melibatkan PSDA UPTD Provinsi Jawa Barat serta BBWS Citanduy.
Perbedaan elevasi yang terjadi di lapangan membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana koordinasi dan perencanaan teknis dari proyek irigasi Cikalang sejak awal.
Kualitas Pekerjaan Jadi Sorotan Publik
Sejak awal pelaksanaan, proyek ini memang sudah menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah warga menilai kualitas pekerjaan dalam proyek irigasi Cikalang terlihat kurang rapi dan terkesan terburu-buru.
Bahkan beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial dugaan bahwa pekerjaan proyek dilaksanakan tanpa gambar teknis yang jelas.
Jika dugaan tersebut benar, maka hal itu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah.
Proyek ini sendiri dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero), perusahaan BUMN yang selama ini menangani berbagai proyek strategis nasional.
Pengawasan Proyek Ikut Dipertanyakan
Selain pelaksanaan pekerjaan, sistem pengawasan proyek juga menjadi sorotan.
Konsultan supervisi diketahui baru mulai berkontrak sekitar satu bulan setelah proyek berjalan.
Artinya, pada masa awal pekerjaan proyek irigasi Cikalang, kegiatan konstruksi berlangsung tanpa pengawasan resmi.
Pengawasan proyek sendiri dilakukan oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yang juga merupakan perusahaan BUMN.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan.
Warga Keluhkan Upah dan Kerugian
Di sisi lain, warga yang ikut terlibat dalam pengerjaan proyek juga mengeluhkan persoalan pembayaran upah.
Beberapa pekerja mengaku hingga saat ini belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.
Selain itu, terdapat juga laporan mengenai jasa dan material yang belum dibayarkan serta aset warga yang mengalami kerusakan akibat aktivitas proyek namun belum mendapatkan kompensasi.
Warga Segel Lokasi Proyek
Sebagai bentuk kekecewaan, warga akhirnya melakukan penyegelan di lokasi proyek irigasi Cikalang.
Mereka memasang spanduk di area proyek bertuliskan:
“Proyek Bermasalah Disegel Warga, Kontrak Bermasalah, Pekerjaan Buruk dan Upah Tidak Dibayar.”
Aksi tersebut dilakukan untuk meminta perhatian pemerintah agar persoalan proyek segera ditangani.
DPRD Akan Bahas dan Dorong Evaluasi
Menanggapi berbagai temuan di lapangan, Kang Wahid menyatakan akan membawa persoalan proyek irigasi Cikalang ke pembahasan bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya.
Ia juga membuka kemungkinan agar persoalan ini disampaikan ke pemerintah pusat, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran APBN sebesar Rp5,6 miliar melalui program Inpres Tahap III Tahun 2025.
Menurutnya, proyek yang didanai anggaran negara seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikerjakan dengan kualitas yang baik. (red)
