Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Menjelang satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan–Diky Candra, suhu politik lokal kembali menghangat. Ruang publik Kota Tasikmalaya dalam beberapa pekan terakhir dipenuhi beragam ekspresi kritik, mulai dari aksi massa mahasiswa, pemasangan spanduk bernada sindiran di kawasan Balai Kota, hingga menguatnya wacana mosi tidak percaya.
Rangkaian dinamika ini menunjukkan adanya akumulasi ekspresi publik yang tidak lagi berhenti pada tuntutan evaluasi kebijakan, tetapi mulai menyasar aspek kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah.
Aksi Mahasiswa dan Awal Kritik Terbuka
Gelombang kritik bermula dari aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Tasikmalaya pada Jumat, 30 Januari 2026, di halaman Balai Kota. Mereka menyuarakan tuntutan evaluasi kinerja pemerintahan daerah menjelang satu tahun masa jabatan Viman–Diky. Sejumlah program prioritas dinilai belum berjalan optimal dan tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.
Mahasiswa juga menuntut kehadiran langsung wali kota untuk berdialog terbuka. Namun hingga aksi berakhir, kepala daerah tidak hadir secara tatap muka. Absennya wali kota dalam momentum tersebut memicu kekecewaan lanjutan yang kemudian diekspresikan secara lebih visual oleh masyarakat.
Beberapa hari berselang, pagar Balai Kota Tasikmalaya dipenuhi spanduk-spanduk bernada kritik tajam. Pesan yang disampaikan tidak hanya menyindir respons pemerintah daerah, tetapi juga mempertanyakan efektivitas jalur aspirasi formal yang selama ini tersedia.
Spanduk-spanduk tersebut tidak bertahan lama dan sebagian diturunkan oleh aparat. Namun langkah ini justru memantik perdebatan publik yang lebih luas. Kritik tidak lagi terfokus pada isi spanduk, melainkan bergeser ke isu ruang kritik, kebebasan berekspresi, serta kualitas komunikasi politik antara pemerintah daerah dan warganya.
Dosen Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung (UNIK Cipasung), Syarif Hidayat, menilai fenomena pemasangan spanduk bernada kritik mencerminkan kepedulian publik yang masih tinggi terhadap kebijakan daerah. Menurutnya, keberanian warga menyampaikan kritik secara terbuka sekaligus menjadi sinyal bahwa mekanisme demokrasi formal belum sepenuhnya dirasakan efektif oleh masyarakat.
“Ketika aspirasi tidak disalurkan melalui mekanisme resmi dan justru muncul di ruang publik pemerintahan, itu menandakan adanya jarak komunikasi yang belum terjembatani,” ujarnya.
Eskalasi Menuju Mosi Tidak Percaya
Dinamika politik Tasikmalaya kini memasuki babak baru. Beredar poster digital yang mengajak masyarakat menghadiri aksi lanjutan pada 9 Februari 2026 di sekitar Balai Kota dengan tema “Tasikmalaya Darurat Kebijakan”. Aksi tersebut juga memuat seruan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan wali kota.
Ajakan yang dipromosikan oleh organisasi SAPMA Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya itu menyerukan kehadiran publik mulai pukul 13.00 WIB hingga wali kota hadir. Wacana mosi tidak percaya ini dinilai sebagai eskalasi paling serius dari kritik yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.
Meski secara prosedural mosi tidak percaya di luar mekanisme parlemen tidak memiliki konsekuensi hukum langsung, langkah tersebut memiliki dampak simbolik yang kuat. Pengamat politik lokal menilai situasi ini mencerminkan krisis kepercayaan publik yang perlu segera direspons secara substantif oleh pemerintah daerah.
Tanpa perbaikan komunikasi dan keterbukaan dialog, tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat dan berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. (red)
