astakona.com, POLITIK. Kesadaran politik masyarakat desa kembali menjadi sorotan Kepala Kesbangpol Kabupaten Ciamis, DR. R. Yadi Tisyadi. Dalam pandangannya, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari jalannya pemilu, melainkan dari sejauh mana warga memahami posisi dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan berdemokrasi. Ia menilai, ketika warga mengerti hak serta peran mereka, aspirasi publik lebih mudah tersampaikan dan kebijakan desa bisa lahir dengan lebih tepat sasaran.
Literasi Politik Jadi Pondasi Demokrasi Desa
Desa, menurut DR. Yadi, adalah ruang pertama tempat nilai-nilai demokrasi dipraktikkan secara nyata. Di tingkat inilah warga berhadapan langsung dengan musyawarah, penyusunan program desa, hingga pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa tanpa bekal literasi politik yang baik, kesempatan warga untuk terlibat kerap tersisih. Alih-alih ikut menentukan arah kebijakan, warga justru hanya menyimak dari pinggir.
Ia menegaskan bahwa literasi politik tidak berhenti pada pengetahuan teknis pemilihan atau istilah-istilah politik. Yang lebih penting, warga perlu memahami bagaimana keputusan pemerintah desa terbentuk, apa konsekuensinya, serta bagaimana mereka bisa memberikan suara dalam proses itu. Dengan pemahaman semacam ini, demokrasi tidak sekadar rutinitas musyawarah, tetapi tumbuh menjadi kesadaran bersama untuk mengelola desa secara sehat.
Di era disrupsi informasi seperti sekarang, ia melihat kemampuan warga dalam memilah kabar menjadi hal yang sangat penting. Arus informasi yang cepat kerap membawa hoaks, isu provokatif, atau opini yang membelokkan persepsi publik. Desa yang warganya terbiasa berpikir kritis, katanya, akan lebih kuat menghadapi potensi perpecahan akibat kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia mendorong agar edukasi politik di desa menggunakan bahasa yang sederhana. Istilah yang terlalu teknis, ujar DR. Yadi, sering membuat warga enggan bertanya. Ia menganggap cara penyampaian materi harus lebih komunikatif, baik melalui forum warga, musyawarah rutin, maupun sosialisasi langsung dari perangkat desa.
Transparansi pemerintah desa turut ia tekankan. Ketika warga mengerti prosedur pemerintahan, ruang pengawasan semakin terbuka. Warga dapat memberi masukan, memantau pembangunan, dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, demokrasi akan tumbuh sehat bila pemerintah dan masyarakat saling menguatkan lewat interaksi yang jujur dan terbuka.
Disampaikan dalam Kegiatan di Desa Kaso
Pemikiran tersebut disampaikan DR. Yadi saat mengisi materi dalam forum dialog di Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, pada Jumat, 14 November 2025. Kegiatan tersebut menghadirkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur pemuda yang ingin memperdalam pemahaman soal partisipasi politik warga.
Meski disampaikan di satu desa, ia menegaskan bahwa pesan ini berlaku luas untuk seluruh wilayah Ciamis. Setiap desa, katanya, memiliki tantangan demokrasi yang berbeda—mulai dari karakter kepemimpinan hingga dinamika sosial yang memengaruhi tingkat partisipasi warga. Karena itu, peningkatan literasi politik harus menjangkau seluruh desa tanpa kecuali.
Suasana dialog berlangsung cukup cair. Peserta aktif bertanya soal strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesadaran politik warga, terutama menghadapi agenda-agenda penting di tingkat desa. Diskusi mengalir santai, namun tetap fokus pada upaya mendorong warga agar lebih berani terlibat dalam proses pemerintahan.
Di ujung penyampaiannya, DR. Yadi mengajak peserta untuk terus membuka ruang percakapan. Demokrasi desa, katanya, tidak bisa berdiri hanya dengan pertemuan formal. Ia berharap pembahasan soal politik mengalir hingga ke obrolan ringan di warung kopi, kumpulan RT, dan percakapan sehari-hari warga.
Menurutnya, desa yang masyarakatnya melek politik bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi berkembang menjadi ruang belajar dan ruang partisipasi. Dari desa pulalah, kualitas demokrasi di Kabupaten Ciamis dapat dibangun secara perlahan namun berkelanjutan.
