Garut – Kasus keluarga Pirmansyah dan Isoh Nurjanah di Kecamatan Pakenjeng membuka kembali persoalan lama yang kerap tersembunyi: keterbatasan akses penanganan kesehatan mental bagi warga miskin.
Sepasang suami istri paruh baya itu sedang duduk berdampingan. Bukan sedang menunggu tamu, bukan pula menikmati sore. Wajah mereka terlihat lelah—lelah yang tidak selesai hanya dengan tidur semalam. Di depan kamera ponsel, mereka mengucapkan salam, lalu sang suami mulai bicara dengan suara pelan, nyaris bergetar.
Sang suami bernama Pirmansyah, usianya diperkirakan sekitar 50 hingga 55 tahun. Ia duduk di samping istrinya, Isoh Nurjanah, yang sejak awal lebih banyak terdiam. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah terlalu sering berharap, lalu belajar menahan kecewa.
Dalam video yang beredar, Pirmansyah menjelaskan kondisi anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan dan belum membaik meski sudah berobat ke berbagai tempat. Kisah ini menjadi representasi banyak warga garut butuh pertolongan yang belum tersentuh sistem secara optimal. (disadur dari: Lintas Priangan)
Beban Ganda Keluarga Miskin
Gangguan kesehatan mental bukan hanya persoalan medis. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, penyakit ini membawa beban ganda: biaya pengobatan dan hilangnya produktivitas kerja. Pirmansyah, yang bekerja sebagai tenaga kebersihan sekolah, harus membagi waktu antara mencari nafkah dan merawat anak.
Pirmansyah sehari-hari bekerja sebagai pasapon, tenaga kebersihan di SMA 23 Pakenjeng, Kabupaten Garut. Penghasilannya tidak besar. Cukup untuk makan, cukup untuk bertahan—asal semua berjalan normal. Tapi ketika perhatian harus tercurah penuh pada anak yang sakit, pekerjaan pun sering terganggu. Hari-hari menjadi serba sulit. Pilihannya tidak pernah mudah: bekerja atau mendampingi anak.
Peran Lingkungan Sosial
Video tersebut dikirimkan oleh tetangga, bukan oleh keluarga sendiri. Ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial masih hidup di tengah masyarakat, meski sering kali negara terlambat hadir.
Perlu Respons Terstruktur
Kisah ini menegaskan perlunya sistem perlindungan sosial yang lebih responsif, khususnya bagi keluarga dengan anggota penyandang gangguan kejiwaan. Bantuan tidak bisa bergantung pada viralitas semata.
Kasus warga garut butuh pertolongan ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak, bahwa empati perlu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. (red)
