Astakona, BERITA TASIKMALAYA – KH Miftah Fauzi bersama ribuan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya saat ini berada dalam satu posisi yang sama: menunggu. Bukan sekadar menunggu janji, melainkan menunggu kehadiran negara dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh persoalan pasar tradisional.
Ia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya telah terjalin dan berjalan cukup baik. Namun, bagi pedagang pasar, kehadiran pemerintah tidak diukur dari respons lisan, melainkan dari perubahan yang bisa dirasakan langsung.
Keluhan pedagang yang ia terima menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar rakyat semakin nyata. Praktik grosir dan distributor yang menjual barang secara eceran membuat persaingan usaha menjadi tidak seimbang. Pedagang kecil harus bersaing dengan kekuatan modal dan distribusi yang jauh lebih besar.
Dampaknya terlihat jelas di Pasar Cikurubuk. Kios-kios kosong bertambah, aktivitas jual beli menurun, dan pasar perlahan kehilangan denyutnya sebagai pusat ekonomi rakyat. Situasi ini, menurut KH Miftah Fauzi, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata urusan bisnis. Pasar tradisional memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai ruang hidup masyarakat kecil. Ketika pasar melemah, yang terdampak bukan hanya angka transaksi, tetapi stabilitas sosial di tingkat bawah.
Dalam kerangka regulasi, negara telah memberikan instrumen yang cukup jelas untuk melindungi pedagang kecil. Pemerintah Kota Tasikmalaya sebetulnya memiliki kewenangan untuk menata, mengawasi, dan menertibkan fungsi usaha agar tidak saling tumpang tindih.
KH Miftah Fauzi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak usaha besar. Yang ia tuntut adalah keadilan struktur pasar agar pedagang kecil tidak dilindas oleh sistem yang keliru. Ia berharap Pemkot Tasikmalaya segera menunjukkan keberanian politik untuk mengambil langkah tegas dan berpihak.
Untuk saat ini, ia bersama ribuan pedagang Pasar Cikurubuk masih menunggu. Menunggu negara benar-benar hadir, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam kebijakan nyata yang bisa menyelamatkan pasar rakyat. (red)
