Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Dorong Partisipasi UMKM, Pemkot Tekankan Pentingnya Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya

Dorong Partisipasi UMKM, Pemkot Tekankan Pentingnya Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya

  • account_circle adminastakona
  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas, Sofian Zaenal Mutaqien, sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data ekonomi daerah.

Menurut Sofian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berpijak pada kondisi riil di lapangan, yang hanya dapat diperoleh melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha.

“Data yang valid akan melahirkan kebijakan yang tepat. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya dengan memberikan informasi yang benar dan jujur,” ujarnya.

Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Daerah

UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah seperti Tasikmalaya. Berdasarkan berbagai data nasional, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Di Kota Tasikmalaya sendiri, geliat UMKM terlihat dari beragam sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga perdagangan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pendataan yang komprehensif, terutama terkait skala usaha, omzet, hingga kendala yang dihadapi pelaku usaha.

Melalui Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual UMKM. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merancang program pembinaan, bantuan, hingga kebijakan strategis lainnya.

Jaminan Keamanan Data Pelaku Usaha

Salah satu kekhawatiran yang kerap muncul di kalangan pelaku usaha adalah terkait keamanan data yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Sofian memastikan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya dijamin kerahasiaannya.

Ia menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana sensus memiliki standar tinggi dalam menjaga keamanan data responden. Informasi yang dihimpun hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan lain.

“Pelaku usaha tidak perlu ragu. Data yang diberikan aman dan tidak akan disalahgunakan. Justru dari data itulah pemerintah bisa menyusun program yang benar-benar sesuai kebutuhan UMKM,” tegasnya.

Kolaborasi dengan BPS dan Dukungan Masyarakat

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya akan melibatkan petugas dari BPS yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengimbau agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka.
Kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci sukses pelaksanaan sensus. Tanpa dukungan dari masyarakat, data yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, sensus ekonomi juga menjadi momentum untuk meningkatkan literasi pelaku usaha terhadap pentingnya data. Dengan memahami manfaatnya, diharapkan ke depan pelaku UMKM lebih proaktif dalam berbagai kegiatan pendataan maupun program pemerintah.

Fondasi Menuju UMKM Naik Kelas

Lebih jauh, hasil dari Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mendorong UMKM naik kelas. Data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan prioritas program, mulai dari akses permodalan, pelatihan, digitalisasi usaha, hingga perluasan pasar.

Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota kreatif memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sofian menekankan bahwa partisipasi aktif pelaku UMKM bukan hanya membantu pemerintah, tetapi juga berdampak langsung bagi perkembangan usaha mereka sendiri. Dengan terdata secara resmi, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses program pemerintah.

Membangun Ekonomi Daerah yang Lebih Kuat

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat dan inklusif. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan ekonomi ke depan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ini. Dengan semangat kolaborasi, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih sehat, kompetitif, dan berdaya saing.

“Bersama-sama kita wujudkan UMKM naik kelas dan ekonomi daerah yang semakin kokoh melalui Sensus Ekonomi 2026 di Tasikmalaya,” pungkas Sofian. (FD(

  • Penulis: adminastakona

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungan Aparat Ungkap Kompleksitas Kemiskinan di Tasikmalaya

    Kunjungan Aparat Ungkap Kompleksitas Kemiskinan di Tasikmalaya

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle adminastakona
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Kasus Ns, siswi sekolah dasar yang berprestasi namun diketahui mengemis pada malam hari di pusat Kota Tasikmalaya, memasuki babak baru. Kunjungan aparat kecamatan ke rumahnya mengungkap sejumlah temuan yang memperlihatkan bahwa persoalan ini berkaitan dengan kondisi kemiskinan di Tasikmalaya yang lebih kompleks. Pemberitaan sebelumnya memicu perhatian publik. Sejumlah pihak menyampaikan empati […]

  • DPD KNPI Kota Tasikmalaya: Peran Sekda Dinilai Krusial

    DPD KNPI Kota Tasikmalaya: Peran Sekda Dinilai Krusial

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle adminastakona
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Sorotan terhadap birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencuat seiring evaluasi satu tahun terakhir jalannya pemerintahan daerah. Sejumlah elemen masyarakat menilai masih terdapat tantangan dalam tata kelola internal, khususnya terkait sistem koordinasi dan efektivitas kepemimpinan administratif. Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Dhany Tardiwan Noor, dalam wawancara pada Senin (16/2/2026), menegaskan bahwa stabilitas […]

  • Kabupaten Tasikmalaya: Keterbukaan Informasi Publik, Apa Kabar ?

    Kabupaten Tasikmalaya: Keterbukaan Informasi Publik, Apa Kabar ?

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle adminastakona
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tasikmalaya mendapat sorotan tajam dari Diki Sam Ani, seorang pemerhati masalah sosial dan kebijakan pemerintah. Diki menekankan pentingnya perhatian serius dari Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terkait pelayanan informasi publik di daerah tersebut. Diki mengungkapkan kekhawatirannya setelah mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik di Dinas Pendidikan […]

  • MK KPU Barito

    KPU Barito Utara Tegaskan Tuduhan Money Politic Paslon 01 Tak Berdasar

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle adminastakona
    • visibility 22
    • 0Komentar

    astakona.com, BERITA POLITIK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa tuduhan praktik politik uang (money politic) yang diarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01, yakni Rusiani, Haddy Arimurty, Syalimuddin Mayasin, dan Herman Subagio, tidak memiliki dasar hukum yang sah. Tuduhan itu dinilai hanya asumsi fiktif tanpa bukti kuat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang […]

  • RUU Perampasan Aset

    DPR dan Pemerintah Sepakat Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle adminastakona
    • visibility 34
    • 0Komentar

    astakona.com, BERITA POLITIK. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset resmi diusulkan menjadi salah satu prioritas legislasi tahun 2025. Keputusan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para ketua umum partai politik dan menyepakati langkah politik bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa masuknya […]

  • Ramadhan Dihantam OTT Pejabat Daerah, Demokrasi Diuji Kepercayaan Publik

    Ramadhan Dihantam OTT Pejabat Daerah, Demokrasi Diuji Kepercayaan Publik

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle adminastakona
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Astakona, SUDUT PANDANG  – Dalam hitungan bulan, sejumlah kepala daerah kembali tersandung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diamankan dalam operasi KPK di Jawa Tengah. Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam waktu yang relatif berdekatan. Sebelumnya, KPK juga menjerat Bupati Pati Sudewo […]

expand_less