Astakona, BERITA NASIONAL – Pemerintah resmi menggulirkan kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan mulai setelah Lebaran 2026. Langkah ini diklaim sebagai strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak global.
Namun di balik klaim efisiensi energi, kebijakan ini mulai menuai keraguan. Sejumlah pihak menilai, tanpa pengawasan ketat, WFH berpotensi menjadi kebijakan simbolik yang minim dampak nyata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan implementasi kebijakan tetap berjalan meski aturan teknis masih disusun.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara dan didorong untuk diikuti sektor swasta, dengan pengecualian layanan publik yang tetap beroperasi normal.
Dibalik Ambisi Hemat BBM
Pemerintah menempatkan WFH bagi ASN sebagai bagian dari strategi penghematan energi, menyusul harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan estimasi awal penghematan BBM mencapai sekitar 20 persen.
Namun angka tersebut masih bersifat kasar dan belum diuji dalam implementasi nyata di luar situasi krisis seperti pandemi.
Di sisi lain, pembatasan WFH hanya satu hari dalam sepekan menunjukkan adanya kompromi antara efisiensi energi dan efektivitas kerja.
“Tidak semua pekerjaan bisa optimal jika dilakukan secara WFH,” ujarnya.
WFH atau WFE?
Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini dinilai berisiko melenceng dari tujuan awal. Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menyoroti lemahnya faktor pendorong kedisiplinan dalam kebijakan ini.
Berbeda dengan masa pandemi Covid-19, saat ini tidak ada tekanan yang memaksa masyarakat untuk benar-benar tinggal di rumah.
“Tanpa variabel paksa, WFH rawan berubah menjadi Work From Everywhere (WFE),” katanya.
Artinya, alih-alih mengurangi mobilitas, pekerja justru bisa memanfaatkan hari WFH untuk bepergian, berwisata, atau memperpanjang akhir pekan.
Jika itu terjadi, konsumsi BBM justru tidak turun signifikan, bahkan berpotensi stagnan.
Efek Domino ke Ekonomi Kecil
Kebijakan WFH bagi ASN juga berpotensi menimbulkan efek domino ke sektor ekonomi informal. Penurunan aktivitas perkantoran dipastikan berdampak langsung pada pelaku usaha kecil.
Warung makan, pedagang kaki lima, hingga pengemudi ojek online yang selama ini bergantung pada mobilitas pekerja kantoran berisiko kehilangan pendapatan.
“WFH satu hari saja bisa menggerus omzet harian pelaku UMKM,” ungkap Fahmy.
Tidak hanya itu, sektor manufaktur juga menghadapi potensi penurunan produktivitas jika kebijakan diterapkan tanpa fleksibilitas sesuai karakter pekerjaan.
Kebijakan Alternatif Lebih Tepat Sasaran?
Di tengah pro dan kontra, muncul usulan agar pemerintah tidak semata mengandalkan WFH bagi ASN sebagai solusi penghematan energi.
Fahmy menilai, pembatasan BBM subsidi justru lebih efektif dan berdampak langsung pada pengendalian anggaran negara.
Menurutnya, subsidi BBM seharusnya difokuskan hanya untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum, sementara mobil pribadi wajib menggunakan BBM non-subsidi.
Langkah ini diperkirakan mampu menghemat hingga Rp120 triliun per tahun—jauh lebih signifikan dibandingkan potensi efisiensi dari kebijakan WFH.
Ujian Implementasi, Bukan Sekadar Wacana
Pada akhirnya, efektivitas WFH bagi ASN akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Tanpa pengawasan, disiplin, dan mekanisme evaluasi yang jelas, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar wacana tanpa dampak signifikan.
Di tengah tekanan fiskal dan gejolak energi global, pemerintah dituntut tidak hanya menghadirkan kebijakan cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Jika tidak, WFH bukan solusi—melainkan ilusi kebijakan. (red)
