Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Aksi guru honorer kembali menyita perhatian publik di Kota Tasikmalaya. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Apel Akbar Guru Honorer di depan Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (26/1/2026).
Aksi guru honorer madrasah Tasikmalaya ini menjadi penegasan atas keresahan panjang para pendidik yang hingga kini masih berstatus honorer tanpa kepastian karier dan kesejahteraan. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, massa menyuarakan satu aspirasi utama, yakni pengangkatan sekitar 2.900 guru madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru-guru tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga aliyah. Mereka menilai kontribusi guru madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa selama ini belum diimbangi kebijakan yang adil dari negara.
Tuntutan Pengangkatan PPPK Dinilai Mendesak
Dalam aksi guru honorer tersebut, massa menegaskan bahwa status honorer yang melekat selama bertahun-tahun telah menempatkan guru madrasah pada posisi rentan. Selain minim kesejahteraan, ketidakpastian status juga berdampak pada kualitas hidup dan keberlanjutan pengabdian mereka di dunia pendidikan.
Para peserta aksi menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah. Di satu sisi, ribuan guru honorer madrasah masih menunggu kejelasan pengangkatan PPPK. Di sisi lain, pemerintah dinilai mampu melakukan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara cepat dan masif dengan jumlah puluhan ribu orang secara nasional.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang skala prioritas kebijakan negara. Bagi para guru, situasi ini menjadi simbol ketidakadilan struktural terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang selama ini turut menopang sistem pendidikan nasional.
Aksi guru honorer madrasah Tasikmalaya berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Meski demikian, pesan yang disampaikan massa aksi terbilang tegas dan jelas: negara diminta hadir secara nyata, bukan sekadar janji.
Dukungan Pemuda PUI dan Desakan ke Pemerintah
Aksi guru honorer madrasah ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari kalangan pemuda. Ketua Umum PD Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, S.Hum., secara terbuka menyatakan keberpihakannya pada perjuangan guru madrasah.
Menurut Fikri, persoalan guru honorer bukan sekadar isu kepegawaian, melainkan menyangkut keadilan sosial dan masa depan pendidikan keagamaan di daerah. Ia menilai guru madrasah selama ini berperan besar dalam membangun karakter dan moral generasi muda, namun kerap luput dari perhatian kebijakan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak pasif dalam menyikapi tuntutan tersebut. Pendataan yang transparan, advokasi serius ke pemerintah pusat, serta keberanian politik dinilai menjadi kunci agar tuntutan pengangkatan PPPK bagi guru madrasah tidak terus berulang setiap tahun tanpa hasil nyata.
Cerminan Kegelisahan Pendidikan Keagamaan
Aksi guru honorer madrasah Tasikmalaya menjadi cerminan kegelisahan pendidikan berbasis keagamaan di daerah. Para guru berharap aksi ini membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pendidik, bukan sekadar menjadi rutinitas demonstrasi tahunan.
Hingga aksi berakhir, para peserta menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu kesejahteraan guru madrasah. Mereka berharap suara yang menggema di depan Bale Kota Tasikmalaya mampu mengetuk empati para pengambil kebijakan, agar tidak ada lagi guru madrasah yang mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status dan masa depan. (red)
