Pengadaan Sarung di Tengah Efisiensi Anggaran Picu Kritik Mahasiswa Tasikmalaya

Astakona, BERITA TASIKMALAYA – Kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 memicu sorotan dari kalangan mahasiswa. Program yang total nilainya mencapai sekitar Rp841 juta dinilai tidak selaras dengan situasi fiskal daerah yang disebut sedang terbatas.

Sorotan tersebut disampaikan Perhimpunan Mahasiswa Independen Tasikmalaya (PAMIT) yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menunjukkan ketidaktepatan prioritas dalam pengelolaan anggaran publik.

Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan pemerintah daerah, anggaran pembelian sarung tersebar di sejumlah perangkat daerah, antara lain:

• Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya: sekitar Rp527 juta

• Kecamatan Kawalu: sekitar Rp189 juta

• Kecamatan Cihideung: sekitar Rp124 juta

Jika dijumlahkan, total anggaran pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp841 juta.

Nilai tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena muncul di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah yang dinilai lebih mendesak.

Alasan Pemerintah: Untuk Tokoh Masyarakat

Dalam audiensi antara mahasiswa dan pemerintah daerah pada 11 Maret 2026, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa program tersebut diprioritaskan untuk tokoh-tokoh masyarakat.

Namun penjelasan tersebut tidak serta-merta meredam kritik.

Ketua PAMIT Ujang Amin menyebut kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran memunculkan pertanyaan publik terkait arah kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Menurutnya, ketika pemerintah menyampaikan kondisi fiskal yang terbatas, masyarakat tentu berharap anggaran lebih difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan warga.

“Ketika pemerintah menyatakan anggaran terbatas dan sejumlah program pembangunan harus menyesuaikan, publik tentu berhak mempertanyakan munculnya pengadaan sarung ratusan juta rupiah yang diprioritaskan untuk kelompok tertentu,” ujarnya.

Transparansi Program Dipertanyakan

Selain soal prioritas anggaran, mahasiswa juga mempertanyakan aspek transparansi program tersebut.

Menurut PAMIT, hingga kini belum ada penjelasan yang cukup rinci mengenai beberapa hal penting, seperti:

• dasar kebijakan pengadaan sarung

• jumlah penerima program

• kriteria tokoh masyarakat yang berhak menerima

• mekanisme distribusi sarung

• dampak program terhadap masyarakat luas

Tanpa penjelasan yang jelas, kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Mahasiswa juga menilai program tersebut berpotensi memperkuat kesan bahwa sebagian belanja daerah masih digunakan untuk kegiatan yang lebih bersifat simbolik dibandingkan program pembangunan yang substansial.

“APBD bukan instrumen untuk membangun kedekatan dengan kelompok tertentu. APBD adalah instrumen pembangunan yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” tegas Ujang.

Surat Resmi Dilayangkan ke Pemerintah

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, PAMIT telah mengirimkan surat resmi permintaan klarifikasi kepada beberapa instansi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya.

Surat tersebut ditujukan kepada:

• Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya

• Kecamatan Kawalu

• Kecamatan Cihideung

Mahasiswa meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran, termasuk dasar perencanaan, total pengadaan, serta mekanisme distribusi program kepada masyarakat.

Mahasiswa Akan Terus Kawal APBD

PAMIT menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Akuntabilitas anggaran tidak hanya berlaku di hadapan lembaga formal, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan anggaran.

Ujang Amin menyebut jika pemerintah tidak mampu menjelaskan kebijakan tersebut secara rasional kepada publik, maka wajar jika muncul penilaian bahwa kebijakan fiskal daerah tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jika pemerintah tidak mampu menjelaskan kebijakan ini secara rasional kepada publik, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Mahasiswa memastikan akan terus mengawal polemik pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan integritas pengelolaan APBD.